 |
| Mahasiswa Tim Patroli Meuwo, Manokwari. (Fhoto : YK/WN) |
Manokwari, WEYAPO NEWS - Ikatan lokal bernama "HIPPMMAP" yang mengatasmakan masyarakat, Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa asal Agidide melalui Musyawarah terbuka yang digelar Pada 3-7 Januari 2016 silam di Komopa pada persidangan pembahasan dibidang Komisi Hukum, Politik dan Pemerintahan sempat Samuel Yogi dan Abet Kobepa pernah berbicara tentang rencana8 pemekaran Kabupaten Paniai Timur, namun para peserta persidangan menolak hal itu.
Namun, pada Selasa 25 September 2018 lalu di SMA YPPGI, Enarotali, melalui Panitia Raker 1 HIPPMMAP kembali aktifkan suara pemekaran Kabupaten Paniai Timur. Dikesempatan itu juga Panitia Raker 1 HIPPMMAP menyerahkan dukumen pemekaran Kabupaten tersebut.
Menyikapi hal itu, Mahasiswa Papua asal Suku Mee (Paniai,Deiyai dan Dogiyai) yang terakomodir dalam Tim Patroli Meeuwo (TPM) di Manokwari kembali menyerukan suara penolakan terkait informasi yang sedang ramai dibicarakan masyarakat Papua (Suku Mee/Migani) soal pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) alias pemekaran Kabupaten Paniai Timur dari Kabupatem Induk Paniai-Enatali tersebut.
Suara penolakan ini dilakukan melalui pertemuan terbuka bersama puluhan Mahasiswa Mee sekota Manokwari pun ikut menyaksikan pada Kamis (18/10/2018) sejak malam.
Suara penolakan ini dilakukan melalui pertemuan terbuka bersama puluhan Mahasiswa Mee sekota Manokwari pun ikut menyaksikan pada Kamis (18/10/2018) sejak malam.
Mereka serukan suara penolakan atas pemekaran DOB wilayah Paniai Timur pasalnya tidak memungkin situasi wilayah bahkan kondisi rakyatnya.
Melihat kondisi ini Ketua Tim Yunus Kadepa tegaskan Paniai belum waktunya untuk membuka wilayah pemekaran baru. Pasalnya kata dia hal terkait mengganggu tatanan kehidupan masyarakat adat disana.
"Untuk pemekaran Kabupaten Paniai timur bukan waktunya untuk dimekarkan. Menggangu tatanan kehidupan masyarakat pemilik hulayat."
Lalu, Sekjen Tim, Marthen Goo, menegaskan pemekaran DOB Paniai Timur membawa bencana,tegasnya.
"Pemekaran Kabupaten Paniai Timur membawa bencana kepada masyarakat yang berdomili disana".
Berdasarkan hal itu, maka pihaknya mengajak agar lebih fokus membicarakan soal HAM di Paniai pada 7-8 Desember 2014 yang telah menewaskan 4 pelajar SMA di Enarotali. Bukan meminta pemekaran Kabupaten lagi, ajak Goo.
Pada kesempatan yang sama, Selina Keiya menilai pemekaran membawa dampak buruk bagi masyarakat kelas bawah.
Misalkan, kata dia membuka mobilisasi penduduk besar besaran dari luar masuk mengakibat semakin diperbudak rakyat aslinya.
Maka, kata Seli untuk pemekaran Kabupaten Paniai Timur segera stop, tegasnya.
Lalu pada 9 September 2014 silam, kata Gubernur Papua, Lukas Enembe, terkait pemakaran DOB yang dilansir media www.republika.co.id pada alinea kelima, Enembe, mengkritik keras pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tertentu dengan wacana pembentukan sejumlah provinsi dan kabupaten dan kota baru di Papua. Pihak-pihak tersebut dinilainya melangkahi kewenangan MRP, DPR Papua, dan Pemprov Papua dengan langsung mengurus sendiri ke Komisi II DPR RI. (Yunus Kadepa/WN)
